Patologi Birokrasi

PATOLOGI BIROKRASI

Halaqoh Ilmiah

Disajikan pada tanggal 01 September 2014

Pengasuh:

Prof. Dr. Kyai H. Achmad Mudlor, SH

Oleh:

Luthfiyah Indah Rohmah

LEMBAGA TINGGI PESANTREN LUHUR MALANG

SEPTEMBER 2014

A.     PENDAHULUAN

Dalam materi ini kita akan mengkaji tentang patologi birokrasi. Birokrasi pemerintahan tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan, permasalah itu muncul dari pertama kali adanya pemerintahan sampai saat ini. Indonesia adalah negara demokrasi yang pastinya tidak akan terlepas dari partai politik, partai politik merupakan jembatan rakyat untuk menyampaikan keinginannya kepada pemerintahan atas atau pemimpin.

Indonesia saat ini sedang mengalami keterpurukan birokrasi, berbagai masalah muncul dari berbagai kalangan abdi negara. Di dalam sebuah negara atau pemerintahan para anggota birokrasi disebut sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Para abdi tersebut diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan perannya selaku abdi negaara. Namun saat ini banyak terjadi keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi, birokrasi menunjukkan kondisi yang buruk atau sebagai penyakit yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi birokrasi berasal dari kata patologi dan kata birokrasi, patologi dalam kedokteran adalah penyakit, namun dengan berkembangnya beberapa ilmu maka patologi juga digunakan untuk ilmu politik. Sedangkan birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Beberapa penyakit birokrasi yakni, parkinsonia (big bureaucracy), Orwellian (peraturan sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat), jacksonian (bureaucratic polity). Patologi bersumber dari penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit system (jenjang karir). Persoalan birokrasi di Indonesia lebih didominasi karena kurangnya pemisah yang jelas antara kepentingan politik dengan administrasi. Keburukan birokrasi yang muncul yakni adanya korupsi oleh pejabat-pejabat, lambatnya pelayanan public, serta prosedur yang berbelit-belit.

Semoga pemaparan penulis dalam halaqoh ilmiah ini dapat memberikan motivasi kepada santiwan-sanriwati Pesantren Luhur Malang untuk menjadi cendikiawan muslim, dalam menguasai berbagai bidang ilmu.

B.     PEMBAHASAN

1.      Pengertian Patologi Birokrasi

Patologi birokrasi tersusun dari dua kata yakni kata patologi dan kata birokrasi. Istilah patologi pertama kali muncul dalam dunia kedokteran yang mempunyai arti penyakit, namun dengan berkembangnya berbagai ilmu sosial, maka patologi banyak digunakan sebagai istilah-istilah yang menggambarkan keadaan sosial. Pengertian patologi dalam KBBI adalah ilmu tentang penyakit, dalam KBBI terdapat dua arti yakni menurut bahasa dan sosial. Arti patologi menurut bahasa adalah penyelidikan mengenai cacat dan gangguan yang menghambat kemampuan berkomunikasi verbal orang. Sedangkan arti sosial patologi adalah ilmu tentang penyakit masyarakat.

Pengertian birokrasi menurut KBBI adalah

a.       system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegangg pada hierarki dan jenjang jabatan.

b.      Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak lika-likunya.

Birokrasi menurut beberapa ahli:

·         Thoha mengartikan birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi.

·         Karl Marx birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitic dan eksploitatif.

·         Max Turner dan David Hulme (1997) mendefinisikan birokrasi sama dengan administrasi negara yaitu dengan melihat aspek-aspek unik dalam administrasi negara seperti keterkaitan administrasi negara dengan pemerintah atau negara, keterkaitan dengan hukum, dan adanya aspek akuntabilitas publik.

Birokrasi adalah alat kekuasaan bagi yang menguasainya, dimana para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Adapun cirri-ciri birokrasi menurut Max Weber yakni

1)      Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya

2)      Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri

3)      Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri

4)      Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan

5)      Promosi didasarkan pada pertimbangann kemampuan yang melebihi rata-rata

6)      Jabatan administrative yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis

7)      Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri

8)      Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.

Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial budaya dan teknologi. Miftah Thoha (2003) mengungkapkan patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negative, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani public, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara stuktur birokrasi yang salah dan variable-variabel lingkngan yang salah (Dwiyanto, 2011:63).

2.      Jenis Patologi Birokrasi

Dalam beberapa buku disebutkan lima jenis patologi birokrasi yang dikenal, yaitu

1)      Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat, patologi jenis ini antara lain adalah penyalagunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.

2)      Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi. Patologi jenis ini adalah ketidaktelitian dan ketidakcekatan, ketidak mampuan menjabarkan kebijakan pemimpin, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.

3)      Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan. Patologi jenis ini adalah menerima suap, korupsi, ketidak jujuran, kleptorasi, dan mark up anggaran

4)      Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional. Patologi jenis ini adalah berindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.

5)      Patologi yang merupakan akibat situasi dalam berbagai analisa dalam lingkungan pemerintahan. Patologi jenis ini adalah eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

3.      Sebab dan Akibat Patologi Birokrasi

Pada umumnya sebuah masalah akan timbul apabila ada yang memicunya, dalam birokrasi penyakit birokrasi ini muncul dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu:

·         Factor internal dalam birokrasi:

a.       Kesalahan dalam system rekrutmen (terdapat kecurangan misalnya ada hubungan keluarga, nepotisme)

b.      Lemahnya pengawasan

c.       Factor uang (hasrat kepentingan pribadi vs kepentingan rakyat), setiap satuan di dalam birokrasi public harus mampu menghayati bahwa uang mengikuti fungsi, bukan fungsi mengikuti uang. Tugas dan fungsi direkayasa untuk mendapatkan jata alokasi uang negara.

·         Factor eksternal

a.       Bureocratic patrimonial: atasan memberikan hadiah kepada bawahan untuk melanggengkan kekuasaan, yang diibaratkan sebagai sebuah pramida yang mengandung unsure patron-client.

b.      Politisasi birokrasi: birokrasi larut dengan kepentingan-kepentingan politik dan rezim yang berkuasa. Contohnya birokrasi pada masa orde baru.

Terjadinya patologi birokarasi akan berdampak buruk pada pemerintahan, yaitu antara lain:

·         Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), stakeholder, bangsa dan negara.

·         Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan

·         Memicu kerawanan sosial dan perubahan system secara evolusi dan revolusi.

4.      Cara Mengatasi Patologi Birokrasi atau Solusi

Upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat birokrasi yakni,

a.       Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.

b.      Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti computer

c.       Pengenaan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekuitmen baru.

Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi penyakit birokrat ini seharusnya seluruh lapusan masyarakat saling membantu bekerjasama untuk melaksanakan proses pemerintahan bersama dengan sebaik-baiknya. Namun ada solusi yang ditawarkan untuk mengatasi patologi birokrasi yaitu

1)      Perlu adanya reformasi administrasi global.

2)      Pembentukan kekuatan hokum dan per-Undang-Undangan yang jelas.

3)      Menciptakan system akuntabilitas dan transparansi.

4)      Menegakkan Good Governance.

5.      Data Kasus

Dalam pelaksaan birokrasi, akan muncul bebbagai penyakit birokrasi. Contoh dari penyakit birokrasi adalah

a.       Potret buram penerimaan CPNS, pola rekuitmen CPNS dipenuhi dengan tindakan KKN, birokrasi dalam jual beli kursi, main mata harga jabatan, dan penyelewengan kekuasaan. KKN tidak dilakukan secara terbuka, namun dilakukan dengan meknisme tertutup (reunceupan) dengan mekanisme sama-sama mengerti.

b.      Contoh lain yang menjadi awal terbukanya semua kasus korupsi di Indonesia adalah kasus Gayus Tambunan, yang menjadikan kasus dalam birokrasi menjadi terbuka lebar dan di ketahui oleh public. Kasus gayus tambunan ini dimuat dalam Koran harian KOMPAs terbit pada tanggal 15 April 2010 pada halam 6.

C.    KESIMPULAN

1.      Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial budaya dan teknologi

2.      Jenis-jenis patologi ada lima yakni

·         Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para birokrat

·         Patologi yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana birokrasi.

·         Patologi yang timbul karena tindakan para birokrat yang melanggar norma hokum dan peraturan perundang-undangan.

·         Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional.

·         Patologi yang merupakan akibat situasi salam berbagai analisa dalam lingkungan pemerintahan.

3.      Timbulnya patologi birokrsi karena dua factor yakni factor internal dan factor ekstenal. Yang akan menyababkan kerugian pada pemerintahan itu, yakni

·         Merugikan birokrasi sendiri (krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dll), stakeholder, bangsa dan negara.

·         Menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan

·         Memicu kerawanan sosial dan perubahan system secara evolusi dan revolusi.

4.      Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah patologi birokrasi

·         Pemantapan paradigma secara menyeluruh bahwa fungsi utama birokrat adalah pelayanan masyarakat.

·         Diketatkannya standar untuk menjadi seorang birokrat, terutama dalam penguasaan keterampilan teknologi seperti computer

·         Pengenaan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran ketika masa rekuitmen baru.

5.      Conth kasus, saat adanya penerimaan CPNS yang dirusak dengan praktik KKN. Serta kasus Gayus Tambunan yang bisa membuka kasus-kasus para birokrat lain.

Daftar pustaka

Dwiyanto, Agus. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pahlevi, Indra. 1998. Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi SekJen DPR-RI.

Sondang P. Siagian. 1994. Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan terapinya. Jakarta; Ghalia Indonesia.

Thoha, Miftah. 2005. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Okjen. Patologi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan. 26 Agustus 2014. http://ojenkansil.blogspot.com/2013/06/patologi-birokrasi-dalam-pelaksanaan.html.

Pena, Xpresi. Patologi Birokrasi. 26 Agustus 2014. http://xpresipena.blogspot.com/2011/04/patologi-birokrasi.html.